About Me

header ads

Pasca Covid-19, Inilah Saran Akademisi Terhadap Ancaman Krisis Pangan

Dr. Rofandi Hartanto, Dosen Ilmu Teknologi Pangan UNS

Waraksemarang.com - Dalam merumuskan strategi pasca-pandemi Covid-19, Kelompok Dosen Hidroteknik Unsoed mengadakan ‘Water Seminar 2’ dengan tema krisis pangan dan ketahanan air, Senin 18 Mei 2020. Ini adalah seminar daring kedua setelah yang pertama diadakan seminggu sebelumnya.

Diikuti 126 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan dosen berbagai universitas di Indonesia, acara ini mengundang narasumber Akademisi Unsoed Yanto Phd, Dr. Rofandi Hartanto (Ilmu Teknologi Pangan UNS), Eka Nugraha Abdi PhD (Kementerian PUPR), dan Perdinan PhD (Geofisika dan Meteorologi IPB).

Yanto Phd sebagai inisiator seminar mengatakan, tema krisis pangan dan ketahanan air dipilih karena berangkat dari peringatan badan pangan dunia FAO, yang menyebut ancaman krisis pangan dalam beberapa waktu ke depan. 

Sementara itu, dalam kesempatannya, Dr. Rofandi Hartanto memaparkan ancaman internal yang harus diwaspadai. Dia mengatakan, PHK dan menurunnya aktivitas perekonomian adalah awal dari rendahnya daya beli masyarakat. 

”Untuk mengatasinya ada banyak yang dapat dilakukan pemerintah. Jangka pendek, bantuan langsung tunai (BLT) harus dilakukan untuk meningkatkan daya beli. Sedangkan jangka panjang, perlu dibuat bangunan-bangunan penampung air. Pengusahaan tanaman pangan di luar musim, serta perbaikan tata niaga dan distribusi pangan juga perlu.” Demikian oleh Rofandi Hartanto.

Di kesempatan yang sama, Eka Nugraha Abdi memaparkan tantangan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Antara lain terjadinya alih fungsi lahan, degradasi daerah tangkapan air, tarik-menarik kewenangan antar instansi, swastanisasi air yang terlalu mengedepankan keuntungan dan dampak negatif perubahan iklim.

”Terkait dengan ketahanan pangan dan air, kami sudah mengusulkan rencana kebijakan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar, melalui penyediaan akses ke air minum yang layak dan aman, pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan dan ketahanan kebencanaan infrastruktur. Sedangkan untuk infrastruktur ekonomi, kami mengusulkan pembangunan waduk multi guna dan modernisasi irigasi.” Kata Eka.

Selain infrastruktur air, Eka Nugraha Abdi juga menyoroti kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Menurutnya, lembaga yang ada perlu ditata kembali agar efektif melayani sektor keairan, “Kalau perlu libatkan akar rumput dan berikan biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada mereka.”

Narasumber lain, Perdinan PhD, menyampaikan pentingnya menilai faktor perubahan iklim dalam penyusunan kebijakan nasional. Menurutnya, perubahan iklim telah menurunkan produksi pangan dan menyebabkan kerugian negara. “Rata-rata kita rugi 2,87% dari pendapatan domestik bruto (PDB). Ini angka yang sangat besar. Nilainya bisa mencapai 400-500 triliun.” Katanya.

Untuk menghindari kerugian tersebut, Perdinan mengusulkan agar proyeksi iklim dijadikan salah satu dasar dalam rencana pembangunan waduk. Jangan sampai waduk dibangun justru di tempat yang diproyeksikan akan kering di masa mendatang. Demikian juga jaringan irigasi. (Nana/Dmr)