About Me

header ads

Semrawut! Kebijakan PSBB, Distribusi Pangan Tidak Jelas


Waraksemarang.com - Dibeberapa daerah mulai diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun terkait kebutuhan pangan masyarakat pemerintah masih terkesan abai. Masyarakat diminta untuk tetap di rumah, namun kebutuhan pangan belum maksimal untuk dipenuhi.

Ahli Pangan Wildan S Niam turut angkat bicara mensoal distribusi pangan yang terkesai abai. Wildan menyampaikan sejak diberlakukan aturan-aturan pembatasan sosial di berbagai daerah, aktivitas sentra perekonomian seperti pasar tradisional menjadi terganggu. Ketegangan massal membuat masyarakat mengurangi pergi ke pasar karena takut terpapar COVID-19, Jumat (24/04/2020).

“Kini konsumsi sayur dan makanan yang mengandung protein berkurang di masyarakat. Orang lebih banyak mengonsumsi karbohidrat seperti beras, karena beras lebih tahan lama dan mudah disimpan sebagai stok," tuturnya

Dalam konteks pandemi, kecenderungan demikian perlu diperhatikan pemerintah. Tantangan pemerintah jelas bukan hanya tentang ketersediaan beras saja. Persoalan menjadi penting jika dikaitkan dengan kecukupan gizi masyarakat selama masa pembatasan sosial, terutama yang menjamin kecukupan bagi anak.

Oleh karena itu, menurut Wildan, kesiapan pemerintah menghadapi pandemi tidak dapat diukur menurut satu dimensi beras saja.

“Diperlukan kerja sama banyak pihak untuk mengurangi potensi gangguan kesehatan terutama anak-anak, dengan menyediakan makanan bergizi yang beragam,” ucap Wildan. 

Kaidah Distribusi
Masalah utama tanaman pangan hortikultura (sayur-mayur) dan pangan protein (daging sapi, ayam, dll) adalah naturnya yang berumur pendek. Karakteristiknya yang mudah rusak juga meniscayakan bahan pangan ini untuk segera mungkin didistribusi.

Sementara itu, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menambah kesulitan baru dalam proses logistik. 

Wildan S Niam

“Masalah pangan bisa timbul karena distribusi. Jika distribusi tidak dipetakan dengan tegas, bisa mengakibatkan antara dua hal: pertama, gagal distribusi yakni ketika terjadi penumpukan komoditas pangan di daerah produksi. Kedua, gagal konsumsi yakni bahan pangan diterima masyarakat dalam kondisi tidak layak.”

Wildan melanjutkan, demi menghindari hal-hal yang tidak diuntukkan, perlu ada langkah penyelamatan hasil produksi masyarakat tani. Jangan sampai ketika mereka panen produknya tidak tersalur. Jangan pula terjadi yang kedua: produknya tersalur tapi kualitasnya tidak terjaga.

Langkah yang paling utama adalah peningkatan kapasitas produksi pabrik-pabrik pengolahan pangan, baik BUMN/BUMD maupun swasta.

Dengan meningkatnya kapasitas produksi, pabrik-pabrik pengolahan pangan diharapkan dapat mengatur ulang sistem produksinya menjadi lebih baik. Sehingga mampu menunjang rantai distribusi di tengah pandemi COVID-19.

“Rantai distribusi perlu ditunjang sejak proses produksinya. Pertama pastikan penyerapan hasil produksi optimal lebih dahulu, lalu berturut-turut tampung, olah, kemas, dan simpan bahan pangan dengan kaidah yang benar. Jika itu dilakukan, bahan pangan diharapkan tiba di tangan masyarakat dalam kondisi baik dan layak konsumsi,” terang Wildan.