About Me

header ads

Wow! Pertumbuhan Ekonomi Papua dan Papua Barat Mengalami Kontraksi

Dominasi Jawa dalam pertumbuhan ekonomi dan penerimaan PDB

Oleh: Awalil Rizky
(Chief Economist Institut Harkat Negeri)


Waraksemarang.com - Sejak awal, pemerintahan era Jokowi I menyadari  isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah. Khususnya, kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Berbagai dokumen, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengemukakan soal kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu cerminan atau indikator ketimpangan.


Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional era Jokowi I kemudian dikatakan fokus mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Disebutlah upaya mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth) di masing-masing pulau dengan menggali potensi dan keunggulan daerah.

Secara praktik pun tampak adanya beberapa kebijakan yang secara kasat mata telah dilakukan, di antaranya pengembangan Kawasan ekonomi khusus (KEK) dan pembangunan infrastruktur. Ada prioritas untuk Kawasn Timur Indonesia (KTI), atau luar Jawa secara umum.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan industri nasional dikatakan akan fokus pada Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa, melalui fasilitasi   pembangunan 14 Kawasan Industri (Kl) dan fasilitasi pembangunan 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM).

Sayang, hasilnya sejauh ini belum menggembirakan. Pulau Jawa masih tumbuh lebih cepat dari luar Jawa. Selama era 2015-2109, pulau Jawa selalu tumbuh di atas nasional. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi (PDRB) Jawa sebesar 5,52%, jauh lebih tinggi dari nasional (PDB) yang hanya 5,02%.  Sedangkan kawasan lain berfluktuasi, dan secara bersama (luar Jawa) rata-ratanya di bawah nasional.

Akibatnya, porsi pulau Jawa atas total PDB mencapai 59% pada tahun 2019. Padahal masih sebesar 57,39% pada tahun 2014. Artinya, luar jawa mengalami penurunan porsi.

Sebagai contoh, Maluku dan Papua (4 provinsi) tumbuh fluktuatif selama era 2015-2019. Bahkan tumbuh negatif atau terkontraksi sebesar -7,4% pada tahun 2019. Akibatnya, porsi Maluku dan Papua dalam PDB (nasional) merosot drastis menjadi 2,24%, setelah sempat 2,47% pada 2018. Lebih rendah dari 2014 yang sebesar 2,32%.

Perhatian lebih kepada pembangunan Papua dan Papua Barat berulangkali dinyatakan dan telah diupayakan melalui berbagai kebijakan. Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) melaporkan telah meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan pangan dan air, dan perumahan permukiman. Beberapanya termasuk daftar prioritas nasional. Antara lain: Pembangunan jalan trans papua, jalan lintas perbatasan dan menuju lintas batas serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara dan Sarana Penunjang di Skouw, Jayapura.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Pulau Papua tercantum jelas dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019. Ada 4 dari 35 wilayah pembangunan strategis (WPS) terdapat di Papua dan Papua Barat. Yaitu: WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Manokwari-Bintuni, WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena, dan WPS 34 Jayapura-Merauke.

Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Pulau Papua pun terbilang cukup besar. Dialokasikan antara lain untuk sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan. Masih ada tambahan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dan jangan lupa, dana otonomi khusus tentu diharapkan turut mendorong perkembangan perekonomian Papua.

Sejauh ini, hasilnya belum menggembirakan jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi (PDRB). Pertumbuhan ekonomi Papua dan Papua Barat berfluktuasi selama era Jokowi I. Secara rata-rata masih di bawah nasional. Bahkan, perekonomian Papua mengalami kontraksi atau tumbuh negatif (-15,72%) dan Papua Barat tumbuh sangat perlahan (2,66%) pada tahun 2019.

Akibat kontraksi ekonomi Papua pada tahun 2019, porsinya atas PDB menjadi hanya 1,12%. Jauh lebih kecil dari tahun 2018 yang mencapai 1,42%. Bahkan, masih lebih rendah dibanding tahun 2014 yang sebesar 1,26%. Pada saat bersamaan, porsi Papua Barat pun sedikit turun, dari 0,55% (2014) menjadi 0,53% (2019).

Bisa jadi karena masih butuh waktu untuk melihat hasil dari berbagai kebijakan yang menyatakan telah memberi prioritas pada Papua dan Papua Barat. Apalagi jika dikaitkan dengan kesiapan daerah sendiri untuk bersinergi.

Bagaimanapun, penurunan porsi atas PDB mengindikasikan ada hal yang kurang atau bahkan tidak tepat dari kebijakan yang dijalankan. Semoga era Jokowi II dapat memperbaikinya segera.



Video pilihan: