About Me

header ads

Tahun 2020 Anggarkan 372 Miliar Program Penanggulanan Kemiskinan Belum Efektif

Oleh: Awalil Rizky
Chief Economist Institut Harkat Negeri


Waraksemarang.com - Semua era Pemerintahan mengatakan komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan, serta akan mengurangi tingkat ketimpangan. Komitmen ditindaklanjuti dengan melaksanakan berbagai program dan memberi alokasi anggaran dari APBN yang cukup besar.

Sebagian program merupakan kelanjutan dan perbaikan dari periode pemerintahan sebelumnya. Ada pula program dan kebijakan baru pada satu periode pemerintahan. Jika dicermati, tiap periode tampak memiliki karakteristik dan arah tertentu, serta memiliki beberpa program unggulan.


"Selain kurangnya efektivitas dan efisiensi program, patut diduga adanya proses “pemiskinan” dalam dinamika perekonomian"

Program dimaksud telah ada sejak era sebelum krisis ekonomi 1997-1998. Salah satunya adalah kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan (subsidi) dan pendampingan program. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) berlangsung pada 1983-1997. Program pembangunan keluarga sejahtera melalui Program Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) mulai tahun 1996, yang berlanjut hingga tahun 2003. Ada Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan Kecil (P4K), yang diinisiasi tahun 1979.

Untuk menanggulangi dan mengurangi dampak krisis ekonomi 1997-1998 terutama bagi masyarakat miskin dan yang jatuh miskin, pemerintah mencanangkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program ini mencakup 4 bidang yaitu pangan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Program lainnya adalah program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau Kecamatan Development Program (KDP) serta Program Penangggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). PPK/P2KP menjadi awal mula munculnya program PNPM perdesaan dan perkotaan.


Anggaran Program Penanganan Kemiskinan

Beberapa tahun setelah berlalunya krisis, lahir Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bisa dikatakan telah dimulai pelaksanaan program perlindungan sosial Indonesia di era tahun 2000-an.

Program tersebut diantaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Asuransi Kesehatan Untuk Rakyat Miskin (Askeskin) yang kini menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) system Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (raskin) yang bertansformasi menjadi Rastra/BPNT, program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) serta program Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB). Tahun 2005 dan 2009 pemerintah memberikan kompensasi kenaikan BBM bagi masyarakat miskin melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kembali dilaksanakan pada 2013 dengan perubahan nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Pada era pemerintahan Presiden SBY I dan II disebutkan adanya empat kluster program, yang terdiri dari puluhan program. Dikatakan pula bahwa hal itu tidak hanya ditujukan bagi penduduk miskin, melainkan juga yang hampir miskin dan rentan miskin.

Kluster I merupakan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. Diantaranya adalah: beras miskin (raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan PKH (Program Keluarga Harapan).

Kluster II merupakan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Contohnya adalah program PNPM Mandiri.

Kluster III merupakan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Contohnya adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kluster IV merupakan lainnya, seperti: Program Rumah Sangat Murah, Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, Program Air Bersih Untuk Rakyat, Program Hemat Listrik dan Hemat Air, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.

Sebagian program tersebut dilanjutkan pada era Jokowi I, dengan beberapa perubahan yang dianggap sebagai perbaikan. Pemerintahan era Jokowi I menambahkan pula berbagai program dan kebijakan strategis. Sebagiannya yang sering dikedepankan adalah: (1) perluasan cakupan program Bidikmisi, PKH dan PBI JKN, (2) menaikkan indeks manfaat program PKH, (3) menaikkan tarif iuran segmen PBI program JKN pada tahun 2016, (4) meningkatkan alokasi dana desa, dan (5) transformasi subsidi rastra menjadi bantuan sosial pangan (BPNT/Rastra).

Selama kurun waktu 2015-2019, era Pemerintahan Jokowi I, alokasi anggaran perlindungan sosial untuk berbagai program tumbuh rata-rata 10,5 persen tiap tahunnya.

Pada tahun 2013, anggaran program perlindungan dan pengentasan kemiskinan mencapai 385,9 triliun rupiah kemudian tahun 2014 meningkat 40,9 triliun menjadi 426,8 triliun rupiah. Program yang paling digencarkan pada saat itu adalah untuk subsidi (diluar subsidi pajak) dan jaminan kesehatan.

Tahun 2015, anggaran pengentasan kemiskinan menurun 177,6 triliun rupiah, sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan alokasi subsidi turun signifikan lebih dari 50 persen sementara anggaran program lain mengalami kenaikan namun tidak signifikan.

Tahun 2016, anggaran pengentasan kemiskinan meningkat hanya 10 triliun rupiah. Pada tahun ini program BLT/BLSM dihentikan. Selanjutnya tahun 2017 mulai muncul program BPNT. Pada tahun ini anggaran secara total meningkat 12,1 triliun rupiah. Tahun 2018, anggaran perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan sebesar 284,4 triliun rupiah, tidak terlalu banyak berubah dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun tahun 2019, gelontoran dana kembali deras dengan kenaikan hampir 100 triliun rupiah menjadi 381 triliun rupiah. Program yang paling banyak mendapatkan peningkatan anggaran adalah subsidi (di luar subsidi pajak) dan bantuan bersyarat (PKH).

Pada tahun 2020 anggaran perlindungan sosial direncanakan sebesar Rp372.465,6 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk melaksanakan beberapa kebijakan strategis seperti: (1) melanjutkan program perlindungan sosial seperti PKH, PIP, Subsidi dan Pembiayaan Ultra Mikro; dan (2) penguatan program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bidikmisi menjadi KIP Kuliah, transformasi Bantuan pangan menjadi Kartu Sembako, dan peningkatan anggaran dalam rangka menjamin kesinambungan program JKN.

Meskipun semua era pemerintahan tampak mengedepankan upaya penanggulangan kemiskinan, namun sejauh ini hasilnya belum terlampau optimal. Perkembangan kondisinya telah dibahas pada bagian terdahulu. Secara umum terjadi perbaikan dalam hal kondisi kemiskinan dan ketimpangan, namun disertai berbagai catatan.

Besarnya alokasi anggaran ternyata tidak selalu seiring dengan keberhasilan pengentasan. Terdapat beberapa faktor seperti ketidaktepatan sasaran dalam penentuan penerima program, mekanisme pendampingan program belum optimal, koordinasi dan pelaksanaan program belum terintegrasi, dan prioritas pendanaan untuk program perlindungan sosial masih terbatas.

Selain kurangnya efektivitas dan efisiensi program, patut diduga adanya proses “pemiskinan” dalam dinamika perekonomian. Pola pembangunan ekonomi terindikasi memiliki dampak yang merugikan bagi sebagian rakyat. Program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial seperti berlomba dengan proses pemiskinan. Hasil akhirnya masih tampak positif, namun dengan laju perbaikan yang lambat, serta memerlukan biaya yang besar.


Video Pilihan: