About Me

header ads

Tidak Buat Seragam, Pemuda Ini Tidak Jadi Dilantik Menjadi Pengurus LPMK Banjardowo

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan
LPMK Kota Semarang


Waraksemarang.com – Bertempat di Kelurahan Balai Banjardowo Kec. Genuk Kota Semarang berlangsung pelantikan pelantikan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Banjardowo. Dilangsungkan juga pemantapan progaram kerja tahun 2020 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang dihadiri pengurus RW, RT, Ormas, dan Tokoh Masyarakat.

Namun sungguh ada suatu yang ironis yang menimpa Lukni Maulana pemuda berambut gondrong ini. Ia tidak jadi dilantik menjadi pengurus LPMK Banjardowo. Sebagaimana diketahui bahwasanya pembentukan LPMK memang diatur dalam Peraturan Walikota Semaang Nomor 17A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Begitu juga tentang Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Keluarahan dan Kecamtan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Sebelumnya Lukni Maulana dimasukan dalam kepengurusan bidang Pemuda Olah Raga dan Kesenian dan sudah perkenalan antar pengurus di Balai Keluarahan. Adapun kepengurusan LPMK pasal 26 ayat 1 menyebutkan selain bidang yang diamanahkan Lukni, ada bidang lain seperti Ketua Bidang Agama, Pendidikan, Informasi, dan Komunikasi Masyarakat, Kesehatan Kependudukan dan KB, Pembangunan, Kebersihan dan Keindahan, Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial serta keamanan Ketentraman dan ketertiban dan tentunya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Lukni Maulana dalam daftar struktur kepengurusan LPMK Kel. Banjardowo

Tidak dilantinya Lukni Maulana tentu ada sebabnya yakni karena tidak mengambil kain batik dan tidak mau berseragam.

Rahmanto Ketua LMPK Banjardowo mengatakan Lembaga ini kan ada aturannya jadi tidak semaunya sendiri.

“Kita butuh kekompakan. Padahal untuk seragam sudah ditentukan motif warna dan model bajinya,” tuturnya

Menurut Lukni Maulana yang saat ini menjadi Ketua Lembaga Seni dan Budaya Muslimin (LESBUMI) PWNU Jawa Tengah menyatakan bawasanya penggunaan seragam itu tidak ada aturannya dan bahkan tidak dimusyawarahkan hanya obrolan lewat Whatshapp. Apalagi dana yang digunakan untuk membeli kain batik itu dana talangan. Dana talangan itu sendiri juga tidak memiliki kejelasan, Jumat (24/01/2020)

“Ditalangi ketuanya? Jika ditalangi ketuanya apakah nanti diganti dengan mengambil angaran dari Rencana Kerja Anggaran (RAK) LPMK ataukah setiap penggurus nanti menggantinya?. Jika menggunakan RAK LPMK, kok sangat berani. Apakah sudah dianggarkan, penyusunan program saja belum. Apalagi diundangan pelantikan itu tertulis pemantapan progaram kerja tahun 2020.

“Lha menyusun program saja belum, kok sudah pemantapan program kerja,” lanjutnya.

“Apalagi saat ini saya lagi mendukung gerakan Ethic Fashion yang digagas oleh Kepala Sanggar Batik Semarang 16 Edhie Prayitno Ige. Ethic Fashion yakni memperlakukan kain batik dengan cara tidak memutilasinya yakni tidak dipotong dan dijahit,” tutur Lukni yang saat ini masih aktif menjadi pegiat anti korupsi dan Gerakan Puisi Menolak Korupsi.

“Sayapun tetap siap memakai seragam batik tersebut, namun dengan cara ethic fashion tersebut. Karena harus dijahit dan tidak dianggap kompak, ya saya tidak gabung di LPMK,” pungkasnya.



Video pilihan: